6 Hak Dasar Pekerja Lepas (Freelancer) Berdasarkan UU Ketenagakerjaan yang Perlu Diketahui

Pekerjaan lepas atau freelance semakin diminati karena menawarkan fleksibilitas dalam menentukan proyek, mengatur waktu kerja, dan memilih klien. Profesi seperti penulis artikel, desainer grafis, programmer, fotografer, penerjemah, hingga pengelola media sosial memungkinkan seseorang memperoleh penghasilan tanpa harus selalu bekerja di kantor. Namun, fleksibilitas kerja bukan berarti pekerja lepas tidak membutuhkan perlindungan hukum.

Di Indonesia, hak pekerja lepas perlu dipahami berdasarkan bentuk hubungan kerja yang dijalankan. Ada freelancer yang bekerja berdasarkan hubungan kerja dengan perusahaan, sementara yang lain menjalankan pekerjaan berdasarkan kontrak jasa atau hubungan kemitraan. Perbedaan ini sangat penting karena menentukan aturan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai upah, jaminan sosial, waktu istirahat, dan penyelesaian perselisihan. Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja pada dasarnya memiliki unsur pekerjaan, perintah, dan upah.

Kerangka hukum yang relevan antara lain UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan pelaksana seperti PP Nomor 35 Tahun 2021. Di sisi lain, pekerja lepas yang menjalankan usaha atau memberikan jasa secara mandiri juga perlu memperhatikan ketentuan hukum perjanjian, perlindungan kekayaan intelektual, dan program jaminan sosial yang sesuai dengan statusnya.

Artikel ini membahas enam aspek hak dasar freelancer, mulai dari kontrak kerja tertulis hingga penyelesaian perselisihan. Penjelasan berikut juga membedakan hak yang berlaku bagi pekerja dalam hubungan kerja dan perlindungan yang perlu diatur secara khusus bagi penyedia jasa independen agar pembaca tidak salah memahami ketentuan hukum.

1. Hak atas Perjanjian Kerja Tertulis (Kontrak Kerja atau PKWT)

Perjanjian kerja merupakan salah satu aspek penting untuk memberikan kepastian mengenai hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Bagi freelancer, dokumen kesepakatan membantu menjelaskan pekerjaan yang harus diselesaikan, besaran pembayaran, tenggat waktu, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan adanya kesepakatan yang jelas, risiko perselisihan akibat perbedaan pemahaman dapat dikurangi.

Namun, terdapat perbedaan hukum antara perjanjian kerja dan perjanjian jasa. Freelancer tidak otomatis berstatus sebagai pekerja dalam hubungan kerja hanya karena menerima bayaran dari klien. Oleh sebab itu, sebelum membahas hak atas kontrak, penting untuk memahami jenis hubungan yang sebenarnya dijalankan.

Apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja tertulis?

Perjanjian kerja adalah kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam hubungan kerja, unsur pekerjaan, perintah, dan upah menjadi indikator penting untuk menentukan sifat hubungan tersebut. Penjelasan ini sejalan dengan keterangan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai hubungan kerja.

Perjanjian kerja tertulis berarti kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen sehingga ketentuannya dapat diperiksa kembali ketika terjadi perbedaan pendapat. Dokumen tersebut dapat memuat identitas para pihak, posisi atau jenis pekerjaan, masa kerja, upah, serta ketentuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks hubungan kerja untuk waktu tertentu, terdapat istilah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT digunakan untuk hubungan kerja yang didasarkan pada jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. PKWT tidak sama dengan setiap kontrak proyek yang ditandatangani freelancer. Kontrak jasa independen tidak otomatis menjadi PKWT hanya karena memiliki tanggal mulai dan tanggal selesai.

Apa saja yang perlu dicantumkan dalam kontrak freelancer?

Walaupun hubungan freelancer dengan klien merupakan hubungan jasa, kontrak tertulis tetap sangat dianjurkan. Kontrak yang baik harus menjelaskan ruang lingkup pekerjaan secara terukur, bukan hanya menyebutkan hasil akhir yang diharapkan.

Beberapa poin yang sebaiknya dicantumkan adalah:

• Identitas para pihak: nama freelancer, nama klien atau perusahaan, serta informasi kontak yang relevan.
• Ruang lingkup pekerjaan: jenis layanan, jumlah hasil pekerjaan, spesifikasi, dan batas tugas yang disepakati.
• Nilai proyek dan pembayaran: total biaya, uang muka jika ada, termin pembayaran, serta tanggal jatuh tempo.
• Jadwal pekerjaan: tanggal mulai, tenggat pengiriman, dan tahapan revisi.
• Ketentuan revisi: jumlah revisi yang termasuk dalam harga dan biaya untuk perubahan di luar kesepakatan.
• Hak cipta dan penggunaan hasil karya: siapa yang boleh menggunakan hasil pekerjaan, untuk tujuan apa, dan kapan hak ekonomi dialihkan apabila disepakati.
• Pengakhiran kontrak: keadaan yang memungkinkan kerja sama dihentikan dan kewajiban yang tetap harus diselesaikan.

Poin-poin tersebut bukan berarti semua kontrak jasa memiliki format yang diwajibkan secara seragam oleh UU Ketenagakerjaan. Sebagian merupakan praktik penyusunan kontrak yang membantu memperjelas kesepakatan para pihak.

Apakah freelancer selalu berhak memperoleh PKWT?

Tidak semua freelancer berhak atau perlu menggunakan PKWT. Ketentuan PKWT berlaku pada hubungan kerja yang memenuhi persyaratan hukum, sedangkan freelancer independen umumnya mengatur proyeknya melalui perjanjian jasa.

Apabila seseorang sebenarnya bekerja di bawah hubungan kerja dengan perusahaan, sebutan freelancer tidak dengan sendirinya menghapus hak yang timbul dari hubungan tersebut. Status perlu dinilai berdasarkan kondisi kerja yang nyata, bukan semata-mata berdasarkan nama kontrak.

PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur berbagai hal mengenai PKWT, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Karena itu, jenis hubungan hukum harus diperjelas sebelum menentukan hak dan kewajiban yang berlaku.

Contoh penerapan dalam pekerjaan sehari-hari

Seorang desainer grafis menerima pesanan untuk membuat sepuluh desain media sosial. Klien menyepakati harga proyek sebesar Rp1.500.000, dengan pembayaran 50% di awal dan sisanya setelah hasil disetujui.

Apabila kesepakatan hanya disampaikan secara lisan melalui percakapan singkat, kedua pihak berpotensi berbeda pendapat mengenai jumlah revisi atau waktu pembayaran. Sebaliknya, kontrak tertulis yang memuat sepuluh desain, tenggat waktu, dan batas revisi akan membantu memperjelas kewajiban masing-masing.

Pelajaran utamanya adalah jangan hanya menyepakati harga. Freelancer juga perlu memahami batas pekerjaan, waktu pembayaran, penggunaan hasil karya, serta prosedur penyelesaian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan.

2. Hak Memperoleh Imbalan atau Upah Layak Sesuai Kesepakatan

Pembayaran merupakan hak utama yang perlu diperjelas sejak awal kerja sama. Freelancer memberikan keahlian, waktu, dan tenaga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, nilai jasa, mekanisme pembayaran, dan waktu pelunasan perlu disepakati secara jelas agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Meskipun demikian, istilah upah dalam hukum ketenagakerjaan tidak selalu identik dengan honorarium atau fee yang diterima freelancer independen. Perbedaan ini berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pengupahan dan perlindungan hukum.

Apa yang dimaksud dengan hak memperoleh imbalan?

Dalam hubungan kerja, upah merupakan hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, sesuai dengan ketentuan hukum dan kesepakatan yang berlaku. UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 juga mengatur hak pekerja atas penghidupan yang layak.

Sementara itu, freelancer independen biasanya menerima fee proyek, honorarium, atau pembayaran jasa berdasarkan perjanjian dengan klien. Besarannya dapat ditentukan berdasarkan jumlah proyek, jam kerja, jumlah hasil pekerjaan, atau tahapan penyelesaian.

Perbedaan istilah ini penting karena ketentuan upah minimum, struktur dan skala upah, serta aturan pengupahan lainnya tidak otomatis berlaku dengan cara yang sama terhadap seluruh penyedia jasa independen. Hak pembayaran freelancer terutama perlu dilindungi melalui kesepakatan jasa yang jelas, disertai ketentuan hukum yang relevan dengan hubungan sebenarnya.

Bagaimana menentukan imbalan yang layak?

Imbalan yang layak tidak selalu berarti harga paling tinggi. Nilai yang layak perlu mempertimbangkan beban kerja, tingkat kesulitan, pengalaman, kebutuhan perangkat, biaya operasional, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.

Freelancer dapat mempertimbangkan beberapa komponen berikut:

• Waktu pengerjaan: perkiraan jumlah jam atau hari yang diperlukan.
• Tingkat keahlian: pekerjaan yang membutuhkan kemampuan khusus dapat memiliki tarif berbeda.
• Biaya operasional: misalnya perangkat lunak, koneksi internet, transportasi, atau bahan produksi.
• Jumlah revisi: semakin banyak perubahan yang disepakati, semakin besar potensi tambahan waktu pengerjaan.
• Nilai penggunaan hasil karya: penggunaan untuk kebutuhan komersial tertentu dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan harga.
• Risiko dan kompleksitas: proyek dengan spesifikasi rumit atau tenggat singkat mungkin membutuhkan biaya lebih besar.

Sebagai contoh, seorang penulis artikel tidak cukup menghitung biaya berdasarkan jumlah kata saja. Penulis juga perlu memperhitungkan riset, verifikasi sumber, penyuntingan, dan komunikasi dengan klien. Harga jasa yang baik mencerminkan pekerjaan secara keseluruhan, bukan hanya hasil yang terlihat.

Bagaimana jika klien terlambat membayar?

Keterlambatan pembayaran merupakan salah satu masalah yang dapat dialami freelancer. Untuk mengurangi risiko tersebut, freelancer sebaiknya menyepakati tanggal pembayaran dan mekanisme penagihan sebelum proyek dimulai.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Gunakan pembayaran bertahap. Untuk proyek bernilai besar, pembayaran dapat dibagi menjadi uang muka, pembayaran berdasarkan progres, dan pelunasan.
2. Tetapkan tanggal jatuh tempo. Hindari kesepakatan yang hanya menyebutkan pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai tanpa batas waktu yang jelas.
3. Simpan bukti komunikasi. Pesan mengenai persetujuan harga, perubahan ruang lingkup, dan konfirmasi penyelesaian dapat membantu membuktikan kesepakatan.
4. Buat bukti transaksi. Invoice, kuitansi, bukti transfer, atau konfirmasi pembayaran berguna untuk pencatatan.
5. Atur prosedur penagihan. Kontrak dapat memuat tahapan pengingat dan langkah yang dapat ditempuh jika pembayaran tidak dilakukan.

Apabila klien tidak memenuhi kesepakatan, freelancer dapat mengirimkan pemberitahuan tertulis dan meminta penyelesaian berdasarkan kontrak. Jika masalah tidak selesai, langkah berikutnya bergantung pada sifat hubungan hukumnya, termasuk kemungkinan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata.

Jangan menganggap semua tunggakan fee freelancer otomatis menjadi perselisihan hubungan industrial. Apabila hubungan yang terjadi merupakan hubungan jasa independen, jalur penyelesaian sengketanya dapat berbeda dari sengketa upah antara pekerja dan pengusaha.

Apakah freelancer berhak atas upah minimum?

Jawabannya bergantung pada status hubungan kerja. Upah minimum merupakan bagian dari kerangka perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh yang tercakup dalam ketentuan ketenagakerjaan, bukan tarif minimum universal bagi setiap transaksi jasa.

Freelancer yang benar-benar bekerja secara independen biasanya menyepakati harga jasa dengan klien. Namun, apabila hubungan yang disebut freelance tersebut dalam kenyataannya memenuhi unsur hubungan kerja, penggunaan label freelance saja tidak cukup untuk mengesampingkan ketentuan ketenagakerjaan yang relevan.

Karena itu, freelancer sebaiknya menilai status kerjanya berdasarkan fakta: siapa yang mengendalikan pekerjaan, bagaimana instruksi diberikan, bagaimana pembayaran dilakukan, serta seberapa mandiri penyedia jasa menjalankan pekerjaannya.

Inti perlindungan pembayaran adalah kepastian nilai, waktu, dan bukti kesepakatan. Dengan pengaturan yang baik, freelancer dapat mengurangi risiko pembayaran tidak jelas sekaligus membangun hubungan profesional yang lebih sehat dengan klien.

3. Hak atas Perlindungan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja (BPJS Ketenagakerjaan BPU)

Keselamatan kerja dan jaminan sosial merupakan bagian penting dari perlindungan pekerja, termasuk bagi freelancer yang bekerja secara mandiri. Banyak orang menganggap perlindungan ketenagakerjaan hanya diperlukan oleh karyawan tetap. Padahal, pekerja lepas juga dapat menghadapi risiko seperti kecelakaan ketika menjalankan proyek, cedera saat bekerja, atau kehilangan sumber penghasilan akibat keadaan tertentu.

Bagi freelancer independen, salah satu pilihan perlindungan yang relevan adalah program Bukan Penerima Upah (BPU) dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini ditujukan bagi orang yang menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri atau bekerja di luar hubungan kerja formal sesuai kriteria kepesertaan. BPJS Ketenagakerjaan secara khusus menyebut pekerja lepas sebagai salah satu kelompok yang dapat memanfaatkan perlindungan BPU.

Apa yang dimaksud dengan perlindungan ketenagakerjaan?

Perlindungan ketenagakerjaan merupakan upaya untuk menjaga pekerja dari risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Bentuk perlindungannya dapat mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, serta hak lain yang berlaku berdasarkan status hubungan kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi salah satu dasar hukum penting mengenai perlindungan keselamatan di tempat kerja. Penerapannya perlu dilihat sesuai ruang lingkup dan kondisi tempat kerja yang diatur oleh peraturan tersebut. Tidak semua bentuk perlindungan otomatis memiliki mekanisme yang sama untuk karyawan perusahaan dan freelancer mandiri.

Sebagai contoh, programmer yang bekerja dari rumah mungkin menghadapi risiko kesehatan akibat posisi duduk yang kurang baik. Sementara itu, fotografer atau teknisi lepas yang harus mendatangi lokasi proyek dapat menghadapi risiko fisik yang berbeda. Oleh karena itu, bentuk perlindungan perlu disesuaikan dengan kegiatan pekerjaan yang dijalankan.

Apa saja program BPJS Ketenagakerjaan untuk freelancer?

BPJS Ketenagakerjaan menyediakan beberapa program yang dapat dipilih oleh peserta BPU sesuai dengan ketentuan kepesertaan.

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program yang memberikan perlindungan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaatnya dapat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang sesuai dengan ketentuan program.

Program ini relevan bagi freelancer yang melakukan pekerjaan dengan risiko fisik, seperti fotografer lapangan, teknisi, pengemudi, atau pekerja kreatif yang perlu melakukan perjalanan untuk menyelesaikan proyek. Cakupan manfaat mengikuti aturan program dan penilaian terhadap kejadian yang dialami peserta.

b. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) memberikan manfaat kepada ahli waris peserta apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, sesuai dengan persyaratan program. Manfaat ini membantu memberikan perlindungan finansial kepada keluarga yang ditinggalkan.

Bagi freelancer yang menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga, jaminan sosial dapat menjadi bagian dari perencanaan risiko. Namun, JKM tidak boleh disamakan dengan asuransi yang menjamin semua jenis risiko atau menggantikan seluruh pendapatan yang hilang.

c. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program yang memberikan manfaat uang tunai berdasarkan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa peserta BPU dapat mengikuti program JHT secara sukarela. Untuk peserta BPU yang bukan pemberi kerja, JKK dan JKM menjadi program yang wajib diikuti menurut informasi kepesertaan BPJS, sedangkan JHT dapat ditambahkan secara sukarela. Ketentuan khusus berlaku bagi kelompok peserta tertentu.

Bagaimana cara freelancer mendapatkan perlindungan BPU?

Freelancer yang memenuhi kriteria dapat mempelajari pendaftaran melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk halaman program BPU di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Periksa kategori kepesertaan. Pastikan pekerjaan dan statusmu sesuai dengan kriteria peserta BPU.
2. Siapkan identitas dan informasi pekerjaan. Ikuti persyaratan administrasi yang ditentukan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Pelajari program dan iuran. Periksa besaran iuran, dasar penghasilan yang didaftarkan, serta manfaat setiap program.
4. Lakukan pendaftaran melalui kanal resmi. Pastikan informasi pembayaran dan status kepesertaan tercatat dengan benar.
5. Simpan bukti kepesertaan. Dokumen ini berguna ketika perlu memeriksa status atau mengajukan manfaat.

Jangan menganggap kepesertaan BPU otomatis dibayarkan oleh setiap klien. Untuk freelancer independen, pendaftaran dan pembayaran iuran perlu diperhatikan sesuai mekanisme program. Jika hubungan kerja sebenarnya merupakan hubungan kerja formal, kewajiban jaminan sosial pemberi kerja perlu dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan langsung dialihkan menjadi tanggung jawab pekerja mandiri.

Mengapa perlindungan ini penting?

Freelancer sering menghadapi pendapatan yang tidak tetap. Ketika terjadi kecelakaan atau keadaan yang menghambat pekerjaan, penghasilan dapat terganggu sementara biaya kebutuhan sehari-hari tetap berjalan.

Perlindungan sosial membantu mengurangi dampak finansial dari risiko tertentu, meskipun tidak menghilangkan seluruh risiko pekerjaan. Karena itu, freelancer sebaiknya tidak hanya mengandalkan tabungan atau pembayaran dari proyek berikutnya, tetapi juga memahami program perlindungan yang tersedia dan sesuai dengan statusnya.

Selain mengikuti program jaminan sosial, pekerja lepas dapat membiasakan diri menggunakan perangkat kerja yang aman, menjaga ergonomi, mengatur waktu istirahat, dan menyepakati prosedur keselamatan apabila proyek mengharuskan pekerjaan di lokasi tertentu.

4. Hak atas Perlindungan Hasil Karya dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hasil karya merupakan aset penting bagi freelancer karena menjadi bukti keterampilan sekaligus sumber pendapatan. Desain logo, artikel, foto, ilustrasi, video, musik, aplikasi, dan kode program dapat memiliki nilai ekonomi. Tanpa pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual, freelancer berisiko kehilangan kendali atas penggunaan hasil karyanya atau menghadapi perselisihan dengan klien.

Di Indonesia, perlindungan hak cipta antara lain diatur melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut mengatur hak pencipta dan pemegang hak cipta, termasuk mengenai hak ekonomi dan pengalihan hak melalui perjanjian tertulis.

Apa yang dimaksud dengan perlindungan hak cipta?

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan ketentuan hukum. Artinya, perlindungan hak cipta tidak selalu menunggu pencatatan resmi terlebih dahulu.

Namun, tidak semua ide atau konsep dilindungi dengan cara yang sama seperti karya yang sudah diwujudkan. Misalnya, gagasan umum mengenai aplikasi pemesanan makanan berbeda dari kode program, desain antarmuka, atau karya visual tertentu yang telah dibuat berdasarkan gagasan tersebut.

Selain hak cipta, istilah HKI juga mencakup bentuk perlindungan lain, seperti merek dan paten, yang memiliki persyaratan serta objek perlindungan berbeda. Oleh karena itu, perlindungan yang tepat bergantung pada jenis aset yang dimiliki freelancer.

Siapa pemilik hasil karya freelancer?

Kepemilikan hasil karya perlu dibedakan dari kepemilikan file atau salinan fisiknya. Membayar sebuah proyek tidak selalu berarti seluruh hak atas karya otomatis berpindah kepada klien. Penentuan hak yang dapat digunakan atau dialihkan bergantung pada peraturan dan kesepakatan yang berlaku.

UU Hak Cipta mengatur bahwa hak ekonomi dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui perjanjian tertulis, sementara hak moral memiliki kedudukan tersendiri. Karena itu, freelancer sebaiknya menjelaskan penggunaan hasil karya secara tegas dalam kontrak.

Misalnya, seorang desainer membuat logo untuk usaha makanan. Kontrak dapat menjelaskan apakah klien mendapatkan hak untuk menggunakan logo tersebut secara komersial, apakah penggunaan dibatasi pada media tertentu, serta apakah freelancer boleh menampilkan hasilnya dalam portofolio.

Untuk proyek pemrograman, kontrak juga dapat membedakan kode yang dibuat khusus untuk klien dari komponen, pustaka, atau alat yang telah dimiliki freelancer sebelumnya. Pengaturan seperti ini membantu menghindari perbedaan pemahaman tentang aset yang termasuk dalam hasil proyek.

Bagaimana freelancer melindungi hasil karyanya?

Ada beberapa langkah praktis yang dapat diterapkan.

• Cantumkan ketentuan hak cipta dalam kontrak. Jelaskan apakah hak ekonomi dialihkan, diberikan melalui lisensi, atau tetap berada pada pencipta sesuai kesepakatan dan hukum.
• Simpan bukti proses pembuatan. File sumber, versi pekerjaan, tanggal pengiriman, dan catatan komunikasi dapat membantu menjelaskan proses penciptaan.
• Atur penggunaan portofolio. Pastikan kontrak menjelaskan apakah karya boleh ditampilkan untuk keperluan promosi profesional.
• Jelaskan penggunaan materi pihak ketiga. Foto stok, font, ikon, musik, dan pustaka perangkat lunak dapat memiliki lisensi masing-masing.
• Gunakan dokumen serah terima. Catat file yang diserahkan, ruang lingkup penggunaan, serta ketentuan yang telah disepakati.

Perlindungan hak cipta bukan berarti freelancer selalu berhak menolak seluruh penggunaan karya oleh klien. Apabila hak tertentu sudah dialihkan secara sah atau lisensi telah diberikan sesuai kesepakatan, penggunaan karya perlu mengikuti ruang lingkup hak tersebut.

Apa yang harus dilakukan jika karya digunakan tanpa izin?

Jika freelancer menemukan hasil karyanya digunakan di luar izin yang diberikan, langkah awal yang dapat dipertimbangkan adalah mengumpulkan bukti kepemilikan, memeriksa kembali kontrak atau lisensi, dan menyampaikan keberatan secara tertulis.

Apabila masalah tidak terselesaikan, penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme yang relevan, termasuk negosiasi, mediasi, atau jalur hukum sesuai jenis pelanggaran dan keadaan kasusnya. UU Hak Cipta menyediakan kerangka perlindungan dan penyelesaian sengketa terkait hak cipta.

Prinsip terpentingnya adalah menentukan hak penggunaan sejak awal, bukan setelah perselisihan terjadi. Dengan pengaturan yang jelas, freelancer dan klien dapat mengetahui batas hak masing-masing serta mengurangi risiko penyalahgunaan karya.

5. Hak atas Waktu Istirahat dan Batasan Jam Kerja yang Wajar

Fleksibilitas waktu merupakan salah satu daya tarik pekerjaan freelance, tetapi fleksibilitas tersebut tidak seharusnya membuat pekerja mengabaikan kesehatan. Freelancer sering mengerjakan beberapa proyek sekaligus, menyesuaikan jadwal dengan klien, atau bekerja pada malam hari demi memenuhi tenggat waktu. Jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus tanpa waktu istirahat yang memadai, kualitas pekerjaan dan kondisi fisik dapat terganggu.

Dalam membahas hak istirahat, perlu dibedakan antara hak normatif pekerja dalam hubungan kerja dan pengaturan waktu bagi freelancer independen. UU Ketenagakerjaan beserta perubahannya mengatur waktu kerja dan istirahat bagi pekerja atau buruh yang tercakup dalam hubungan kerja. Sementara itu, freelancer independen perlu memperhatikan kesepakatan jasa, ketentuan yang relevan, dan kebutuhan menjaga kesehatan ketika mengatur jadwal proyek.

Apa yang dimaksud dengan hak atas waktu istirahat?

Hak atas waktu istirahat adalah hak untuk memperoleh jeda dari pekerjaan agar pekerja memiliki kesempatan memulihkan tenaga dan menjaga kesehatannya. Dalam hubungan kerja, hak tersebut mencakup waktu istirahat di antara jam kerja serta istirahat mingguan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan waktu istirahat dan cuti pekerja antara lain diatur dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan beserta perubahan yang berlaku. Dalam pengaturan istirahat mingguan, ketentuan hukum mencakup satu hari istirahat untuk pola enam hari kerja dalam seminggu atau dua hari untuk pola lima hari kerja dalam seminggu, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan tersebut tidak otomatis memberikan hak cuti berbayar atau pola istirahat yang sama kepada semua freelancer independen. Bagi penyedia jasa mandiri, waktu istirahat dan batas ketersediaan sebaiknya disepakati dalam kontrak, terutama jika klien mengharapkan respons atau pengerjaan pada jam tertentu.

Berapa batas waktu kerja yang berlaku?

Dalam kerangka umum ketenagakerjaan, waktu kerja normal diatur dengan ketentuan yang mencakup pola tujuh jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja, atau delapan jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima hari kerja. Penerapannya harus memperhatikan ketentuan hukum, termasuk aturan untuk sektor atau pekerjaan tertentu.

Akan tetapi, angka tersebut bukan batas jam kerja universal yang otomatis berlaku pada setiap proyek freelance independen. Seorang penulis yang menerima proyek berdasarkan jumlah artikel, misalnya, tidak otomatis memiliki pola kerja yang sama dengan karyawan perusahaan hanya karena mengerjakan pekerjaan untuk klien.

Meskipun demikian, batas waktu kerja yang wajar tetap dapat dijadikan pedoman praktis untuk mengelola pekerjaan. Freelancer bisa menetapkan jam kerja pribadi, menentukan waktu komunikasi dengan klien, dan memperhitungkan kapasitas sebelum menerima proyek baru.

Bagaimana mengatur waktu kerja agar tetap sehat?

Ada beberapa cara yang dapat diterapkan freelancer untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan istirahat.

1. Buat jadwal kerja yang realistis. Tentukan waktu untuk mengerjakan proyek, berkomunikasi dengan klien, melakukan revisi, dan menyelesaikan administrasi. Jadwal yang realistis membantu menghindari kebiasaan terus bekerja karena tenggat yang tidak diperhitungkan sejak awal.

2. Tetapkan jam komunikasi. Klien perlu mengetahui kapan freelancer biasanya tersedia untuk membahas proyek. Batas ini membantu mengurangi ekspektasi bahwa setiap pesan harus dijawab seketika, termasuk di luar jam yang telah disepakati.

3. Sisihkan waktu istirahat. Berhenti sejenak setelah bekerja dalam periode tertentu, bergerak, dan mengistirahatkan mata dapat membantu mengurangi kelelahan akibat pekerjaan yang dilakukan di depan layar.

4. Hitung kapasitas sebelum menerima proyek. Jangan hanya melihat jumlah pembayaran. Perkirakan waktu riset, pengerjaan, revisi, komunikasi, dan administrasi agar tenggat tidak membuat seluruh waktu pribadi habis untuk bekerja.

5. Bicarakan perubahan tenggat sejak awal. Apabila klien meminta pekerjaan tambahan yang membuat jadwal tidak realistis, diskusikan perubahan tenggat atau biaya tambahan secara profesional.

Mengatur waktu bukan berarti freelancer kurang profesional. Sebaliknya, kemampuan memperkirakan beban kerja dan menyampaikan batas kapasitas merupakan bagian dari manajemen proyek yang baik.

Bagaimana jika klien meminta pekerjaan di luar kesepakatan?

Misalnya, seorang programmer menyepakati pembuatan situs sederhana dengan tenggat dua minggu. Setelah pekerjaan berjalan, klien menambahkan fitur baru dan meminta seluruhnya selesai tanpa perubahan tenggat.

Dalam situasi seperti ini, freelancer dapat menjelaskan bahwa fitur tambahan membutuhkan waktu pengerjaan yang berbeda. Kedua pihak kemudian dapat menyepakati perubahan ruang lingkup, penyesuaian harga, atau perpanjangan tenggat.

Jika kontrak mengatur jam ketersediaan atau ketentuan layanan tertentu, freelancer juga perlu merujuk pada kesepakatan tersebut. Jangan langsung menganggap semua permintaan tambahan sebagai kewajiban yang harus dikerjakan tanpa batas.

Untuk pekerja yang sebenarnya berada dalam hubungan kerja, ketentuan waktu kerja, istirahat, dan lembur harus dinilai berdasarkan peraturan ketenagakerjaan yang relevan. PP Nomor 35 Tahun 2021 menjadi salah satu rujukan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan kerja lembur.

Pada akhirnya, produktivitas yang baik bukan hanya tentang menyelesaikan banyak proyek, melainkan juga menjaga kemampuan untuk bekerja secara berkelanjutan. Freelancer yang mengelola waktu dengan baik dapat memberikan hasil lebih konsisten sekaligus mengurangi risiko kelelahan.

6. Hak atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)

Perselisihan dapat terjadi meskipun freelancer dan klien telah membuat kesepakatan sejak awal. Perbedaan pendapat mengenai pembayaran, pemutusan hubungan kerja, hasil pekerjaan, atau pelaksanaan kewajiban dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik.

Dalam konteks ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur antara lain melalui UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Namun, mekanisme tersebut tidak otomatis menjadi jalur penyelesaian untuk setiap konflik antara freelancer dan klien. Penentu utamanya adalah sifat hubungan hukum yang mendasari pekerjaan.

Apa yang dimaksud dengan PPHI?

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan mekanisme hukum untuk menangani perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, maupun perselisihan tertentu yang melibatkan serikat pekerja dan pihak lain sebagaimana diatur undang-undang.

Secara umum, perselisihan hubungan industrial mencakup perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan. UU Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tahapan penyelesaiannya, termasuk perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase dalam ruang lingkup yang ditentukan, dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Tidak semua konflik pembayaran atau kontrak freelance merupakan perselisihan hubungan industrial. Jika freelancer bekerja secara mandiri berdasarkan kontrak jasa, sengketa yang muncul dapat tergolong sengketa perdata berdasarkan perjanjian. Sebaliknya, jika fakta menunjukkan adanya hubungan kerja, ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat menjadi relevan.

Apa saja jenis perselisihan hubungan industrial?

a. Perselisihan hak

Perselisihan hak terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan atau pemenuhan hak yang sudah ditentukan dalam peraturan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Contohnya adalah perselisihan mengenai upah yang menurut ketentuan seharusnya dibayarkan, tetapi tidak dipenuhi oleh pengusaha. Perselisihan ini berhubungan dengan hak yang sudah memiliki dasar atau ketentuan yang dapat dijadikan acuan.

b. Perselisihan kepentingan

Perselisihan kepentingan berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat kerja yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan yang berlaku bagi para pihak.

Sebagai contoh, pekerja dan pengusaha memiliki perbedaan pandangan mengenai perubahan suatu ketentuan kerja yang hendak diberlakukan. Penyelesaiannya perlu mengikuti mekanisme yang ditentukan hukum.

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja

Perselisihan pemutusan hubungan kerja muncul ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.

Perselisihan ini tidak sama dengan setiap pembatalan proyek freelance. Penghentian kontrak jasa independen perlu dinilai berdasarkan isi perjanjian dan hukum yang berlaku bagi hubungan tersebut.

d. Perselisihan antarserikat pekerja

Jenis perselisihan ini terjadi di antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan sebagaimana diatur dalam UU PPHI. Jenis ini lebih khusus dan tidak identik dengan perselisihan pribadi antara freelancer dengan klien.

Bagaimana tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial?

UU Nomor 2 Tahun 2004 menetapkan bahwa perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan melalui perundingan bipartit. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan dan dilanjutkan melalui mekanisme yang sesuai dengan jenis perselisihannya.

Secara ringkas, tahapan tersebut meliputi:

1. Perundingan bipartit. Pekerja dan pengusaha berusaha menyelesaikan perselisihan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan.
2. Pencatatan perselisihan. Jika perundingan gagal, perselisihan dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan setempat sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mediasi atau mekanisme lain yang sesuai. Mediasi, konsiliasi, atau arbitrase digunakan berdasarkan jenis perselisihan serta persyaratan hukumnya.
4. Pengadilan Hubungan Industrial. Apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan, perkara dapat dilanjutkan melalui jalur pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahapan tersebut tidak berarti semua perselisihan harus melalui setiap mekanisme secara berurutan. Jalur yang tepat bergantung pada jenis perselisihan, kesepakatan para pihak, dan aturan yang mengaturnya.

Bagaimana jika freelancer mengalami masalah dengan klien?

Freelancer independen yang mengalami perselisihan dengan klien sebaiknya memulai dengan memeriksa kontrak dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Langkah praktis yang dapat dilakukan antara lain:

• Periksa isi perjanjian. Identifikasi kewajiban pembayaran, tenggat, ruang lingkup pekerjaan, dan ketentuan pengakhiran kontrak.
• Kumpulkan bukti. Simpan kontrak, invoice, bukti transfer, pesan, serta file hasil pekerjaan yang relevan.
• Sampaikan keberatan secara tertulis. Jelaskan masalah, dasar permintaan, dan penyelesaian yang diharapkan dengan bahasa profesional.
• Upayakan kesepakatan. Negosiasi dapat menjadi pilihan awal jika masih memungkinkan kedua pihak menyelesaikan masalah secara damai.
• Pertimbangkan bantuan hukum. Jika tidak tercapai kesepakatan, pilih mekanisme penyelesaian berdasarkan status hubungan dan ketentuan yang berlaku.

Apabila hubungan tersebut merupakan hubungan kerja, pekerja dapat mencari informasi melalui dinas ketenagakerjaan setempat untuk memahami prosedur yang sesuai. Apabila hubungan tersebut adalah kontrak jasa independen, penyelesaian dapat mengikuti mekanisme yang diatur dalam kontrak dan ketentuan hukum perdata yang relevan.

Dokumentasi yang baik sangat membantu dalam membuktikan apa yang telah disepakati dan dilaksanakan. Karena itu, freelancer sebaiknya tidak hanya mengandalkan percakapan lisan untuk proyek yang bernilai besar atau memiliki risiko perselisihan yang tinggi.

Memahami Enam Aspek Perlindungan Freelancer Sebelum Menerima Proyek

Perlindungan freelancer tidak hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan, tetapi juga kepastian kontrak, keselamatan kerja, kepemilikan hasil karya, pengaturan waktu, dan penyelesaian perselisihan. Keenam aspek tersebut saling berkaitan dan dapat membantu pekerja lepas menjalankan profesinya secara lebih aman serta profesional.

Namun, perlu ditegaskan bahwa keenam aspek di atas bukan berarti seluruhnya merupakan hak normatif yang otomatis diberikan dengan mekanisme yang sama kepada setiap freelancer. Penerapannya bergantung pada status hubungan kerja, isi perjanjian, jenis pekerjaan, dan peraturan yang relevan.

Berikut tabel perbandingan untuk memudahkan pembaca memahami fungsi dan penerapan setiap aspek perlindungan.

No.	Aspek perlindungan	Pengertian singkat	Dasar atau mekanisme yang relevan	Langkah praktis freelancer
1	Perjanjian kerja tertulis	Kesepakatan yang menjelaskan pekerjaan, hak, dan kewajiban para pihak.	UU Ketenagakerjaan dan PP 35/2021 untuk hubungan kerja; hukum perjanjian untuk jasa independen.	Buat kontrak yang menjelaskan ruang lingkup, pembayaran, tenggat, dan pengakhiran.
2	Imbalan atau upah	Hak atas pembayaran sesuai hubungan hukum dan kesepakatan yang berlaku.	Ketentuan pengupahan untuk pekerja dalam hubungan kerja; kontrak jasa dan hukum perdata untuk freelancer independen.	Tetapkan harga, termin, tanggal pembayaran, dan bukti transaksi.
3	Keselamatan dan jaminan sosial	Perlindungan dari risiko pekerjaan dan risiko sosial tertentu.	UU 1/1970 tentang Keselamatan Kerja serta program BPJS Ketenagakerjaan sesuai kategori peserta.	Pelajari program BPU, manfaat, persyaratan, dan iuran.
4	Hak cipta dan HKI	Perlindungan terhadap karya dan hak penggunaannya sesuai ketentuan hukum.	UU 28/2014 tentang Hak Cipta serta aturan HKI lain sesuai jenis aset.	Atur lisensi, pengalihan hak, dan penggunaan portofolio secara tertulis.
5	Waktu istirahat dan jam kerja	Pengaturan waktu kerja dan istirahat untuk menjaga kesehatan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.	UU Ketenagakerjaan dan PP 35/2021 untuk hubungan kerja; kesepakatan proyek untuk freelancer independen.	Buat jadwal realistis, tetapkan jam komunikasi, dan perhitungkan kapasitas proyek.
6	Penyelesaian perselisihan	Mekanisme untuk menangani konflik mengenai hak, kewajiban, atau pelaksanaan kesepakatan.	UU 2/2004 untuk perselisihan hubungan industrial; mekanisme perdata yang relevan untuk sengketa jasa independen.	Simpan bukti, sampaikan keberatan tertulis, dan pilih jalur penyelesaian sesuai status hubungan.

Hal penting yang perlu diperhatikan freelancer

Ada tiga hal yang layak menjadi perhatian sebelum menerima pekerjaan.

Pertama, jangan hanya melihat label freelance dalam kontrak. Periksa bagaimana pekerjaan benar-benar dijalankan untuk memahami apakah hubungan tersebut merupakan hubungan kerja atau jasa independen. Status itu dapat memengaruhi penerapan hak dan kewajiban hukum.

Kedua, dokumentasikan kesepakatan secara jelas. Kontrak, invoice, bukti pembayaran, dan catatan perubahan pekerjaan dapat membantu melindungi kepentingan freelancer maupun klien ketika terjadi perbedaan pendapat.

Ketiga, pahami batas perlindungan hukum yang berlaku. Tidak semua hak karyawan otomatis berlaku dengan cara yang sama kepada penyedia jasa mandiri. Sebaliknya, penggunaan istilah freelancer juga tidak otomatis menghapus perlindungan ketenagakerjaan apabila faktanya hubungan yang terjadi memenuhi unsur hubungan kerja.

Dengan memahami keenam aspek tersebut, freelancer dapat membuat keputusan yang lebih terukur ketika menerima proyek, menentukan harga, mengatur waktu, dan bekerja sama dengan klien.

Referensi Hukum dan Sumber Informasi

1. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan — JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.
2. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang — Database Peraturan BPK.
3. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta PHK — JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.
4. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja — Database Peraturan BPK.
5. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta — Database Peraturan BPK.
6. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial — Database Peraturan BPK.
7. Program Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan — Situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Catatan: Artikel ini merupakan informasi umum, bukan pendapat hukum untuk kasus tertentu. Peraturan dapat mengalami perubahan atau penafsiran melalui putusan pengadilan. Untuk persoalan yang berdampak langsung terhadap hak atau kewajiban hukum, periksa naskah peraturan terbaru dan pertimbangkan konsultasi dengan ahli hukum atau instansi ketenagakerjaan yang berwenang.